Islam dan Demokrasi

Shafura Si

Ustad, saya mau tanya mengenai addin wa asiyasah. (agama dan politik). Teman saya bilang bahwa demokrasi bukan sitem islam. Kemudian ada yang bilang politik tidak bisa dicampur dengan agama. Mohon penjelasannya.

Jawab:

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antar Negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan dan kebebasan. Jika dilihat dari hukum yang diterapkan dalam Negara-negara demokrasi termasuk Indonesia, maka demokrasi tidak termasuk sistem islam.

Namun jika dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara Negara dan rakyat didasarkan atas kontrak social dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan sebagaimana yang disinyalir dalam surat an-nisa: 58,

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Artinya: “Sesungguhnya Alloh menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Dalam sebuah hadits diriwayatkan Dari Abu Dzar.

عن أبي ذر الغفاري قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده علي منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي فيها (رواه مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده)

Artinya: “Dari Abi Dzar Al-ghifari saya berkata: Wahai Rosulalloh mengapa tidak engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat? Abu Dzar berkata: lalu beliau memukul dengan tangannya pada pundakku, kemudian beliau berkata: wahai Aba Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jabatan itu merupakan amanat dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan kecuali bagi yang mengambilnya secara benar menunaikan kewajiban dalam amanat tersebut.” (HR. Muslim dalam kitab shohihnya dan Ahmad Bin Hanbal dalam Musnadnya).

Sementara anggapan sebagian orang bahwa demokrasi tidak sejalan dengan islam adalah karena mereka hanya melihat dari segi hukum perdata yang diterapkan di Negara demokrasi seperti Indonesia yang tidak menerapkan hukum islam.

Namun sebenarnya hal ini bukanlah alasan untuk menyebut demokrasi bukan sistem islam. Justru ajaran islam sangat demokratis. Hal ini karena dalam sitem islam menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

1.  Asy-Syuro’ (Musyawarah)

Yaitu pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (Ali Imron: 159 dan Asyuro’: 38)

2.  Al-Musawa (Kesetaraan/equality)

Pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas social dan lain-lain. (Al-Hujorot: 13)

3. Al-‘Adalah (keadilan/Justice)

Menetapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijaksanaan dengan hakikat kebenaran objektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subjektif. (An-Nisa:135 dan Al-Maidah:8)

4. Al-Huriyyah (Kebebasan;Freedom)

Adanya kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan ahlak karimah. (At-Taubah:105)

4 prinsip tersebut merupakan dasar-dasar yang dipraktekan oleh Rosululloh SAW dalam memimpin masyarakat serta tercermin dalam pengangkatan Khulafa’ Rosyidin. Dan ke-4 nya mengandung nilai demokratis yang sangat tinggi.

Kesimpulannya: sitem demokrasi di Indonesia tidak sejalan dengan sistem islam jika dilihat dari penerapan hukum perdata. Namun jika dilihat dari nilai-nilai demokrasi, maka justru sistem islam sangat demokratis.

Mengenai “politik tidak bisa dicampur dengan agama” maksudnya adalah agama tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencari kekuasaan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Justru kita harus bisa berpolitik. Sebab untuk menyebarkan ajaran agama, kita harus memiliki gaya politik supaya ajaran tersebut dapat diterima. Wallohu a’lam.